JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
Indonesian Afrikaans Arabic Chinese (Simplified) Dutch English

Pihak APP Harus Berubah dalam Upaya Penyelesaian Konflik dan Pelaksanaan FPIC

PDFPrintE-mail

Palembang, 9 Februari 2015. Dua tahun pasca Asia Pulp & Paper (APP) mengumumkan kebijakan konservasi hutan yang baru, dimana juga termasuk komitmen perusahaan untuk melaksanakan FPIC pada areal penanaman dan pembangunan mill baru, dan penyelesaian konflik lahan. Laporan audit Rainforest Alliance yang diluncurkan hari ini, 5 Februari 2015, mengkonfirmasi temuan WBH dan beberapa LSM lokal lainnya bahwa APP masih belum mampu secara maksimal menyelesaikan konflik yang terjadi, dimana setelah 2 tahun FCP baru 2 konflik di yang mampu mencapai kesepakatan. Hal ini membuat kami sangat prihatin karena kami mencatat ada ratusan konflik terkait APP dan pemasoknya, sehingga jika tidak ada tindakan perubahan yang radikal dalam penyelesaian konflik tersebut maka komitmen APP akan menjadi sia-sia.

Dalam pelaksanaan FPIC di PT. OKI Pulp and Paper Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang dilaksanakan pada 7 desa, APP juga gagal untuk memberikan informasi penting secara tertulis kepada masyarakat, misalnya terkait potensi dampak dan resiko dari pembangunan pabrik Pulp. APP juga gagal untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait hak masyarakat untuk mendapatkan pendampingan dari pihak lain sebagaimana diatur dalam protocol FPIC APP.
Walaupun APP mengklaim bahwa mereka sudah memberikan informasi tertulis kepada masyarakat lewat pemerintah desa, namun temuan kami menunjukkan bahwa informasi yang diberikan sangat umum dan tidak mencakup informasi potensi dampak social dan budaya, dimana hal tersebut sangat penting bagi masyarakat sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan (Consent).
Penjelasan APP dalam respon mereka terhadap laporan WBH dan LSM lokal lainnya pada Desember 2014 bahwa FPIC hanya berlaku terhadap 2 desa yang mempunyai hak atas lahan, adalah bertentangan dengan SOP mereka sendiri dimana didalam SOP/ Protokol bahwa yang mempunyai ha katas FPIC adalah masyarakat yang terkena dampak terhadap pembangunan, bukan hanya yang mempunyai lahan pada lokasi Mill.
Hingga hari ini, APP juga belum mendapatkan persetujuan (Consent) tertulis dari satu komunitas, Sungai Rasau – Desa Riding, yang menurut APP juga merupakan subjek terhadap FPIC, sementara pembangunan mill terus berlangsung.
Untuk itu, WBH mendesak agar APP membuat perubahan radikal terhadap upaya penyelesaian konflik, dan melakukan revisi terhadap SOP/protoko FPIC dengan memuat secara tegas bahwa FPIC dilakukan sebelum pembangunan dimulai dan memperluas subjek FPIC tidak terbatas pada pada lands ownership. Selain itu, FPIC harus diberlakukan terhadap setiap kegiatan yag menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat dan lingkungan seperti, namun tidak terbatas pada pembangunan jalan, pembangunan kanal dan pengerukan tanah.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi ;
Aidil Fitri/08127110385/ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Deddy Permana/08127835776/ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Download English

PANTAUAN HOTSPOT INDOFIRE

Rubrik Berita

Eko Suroso, S.Hut, M.Si

Eko Suroso, S.Hut, M.Si

Pembangunan HD / HKM di Provinsi Sumatera Selatan Dalam Acara  Focus Group Discussion (FGD) untuk Menyusun...
SUTOMO, S.Hut., MSi

SUTOMO, S.Hut., MSi

  Peraturan Hutan Desa & Hutan Kemasyarakatan Dalam Acara Focus Group Discussion (FGD) untuk...
Adiosyafri, S.Si

Adiosyafri, S.Si

Mengabdi Menjadikan Hutan Lestari
Deddy Permana, S.Si

Deddy Permana, S.Si

Deddy dan Kepedulian terhadap Hutan Sumsel
Sigid Widagdo, ST

Sigid Widagdo, ST

Implementator Lapangan Rencana Kelola Hutan Desa (RKHD) Sumatera Selatan

Mitra Lembaga

WBH di Facebook