Tidak Terima Putusan Komisi Informasi, Kuasa Hukum PPID Muba Gugat Ke PTUN


Written by Administrator


Saturday, 09 May 2015 16:40

Palembang- Karena merasa keberetan dengan putusan Komisi Informasi Sumatera Selatan yang mengabulkan semua permohonan Fitra (Pemohon) yang meminta 14 macam Dokumen yang bersifat Publik di PPID Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), PPID Muba melalui Kuasa hukumnya mengajukan gugatan atas putusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang.
Hal ini disampaikan oleh Kuasa Hukum PPID Muba, Zulkarnain.SH Selaku Penggugat, dirinya menyampaikan bahwa untuk mengajukan gugatan ke PTUN ini memang sudah diatur dalam Undang-undang Komisi Informasi Publik, hal ini dimungkinkan jika salah satu pihak berkeberatan dengan putusan Komisi Informasih.
”Jadi didalam UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, juga mengatur bahwa bila pihak termohon dikalahkan dalam persidangan sengketa informasi yang di gelar di Komisi Informasi, pihak termohon dapat mengajukan gugatan ke PTUN, nah oleh karena itulah kami yang dikalahkan di komisi Informasi mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi yang mengabulkan semua permohonan Fitra” ujarnya saat ditemui seusai persidangan di PTUN Plaju Palembang, Kamis (7/5).
Lanjutnya, selain sudah diatur oleh UU KIP, data atau dokumen yang diminta oleh Fitra itu sangat banyak (berlebihan) sehingga PPID merasa kerepotan
”PPID Muba untuk memenuhi semua permintaan Fitra cukup kerepotan, sehingga itu juga yang menjadi salah satu dasar kita mengajukan Gugatan ini” terang Zulkarnain.
Sementara Koordinator Fitra Sumsel, Nunik Handayani menyampaikan bahwa awalnya kita mengajukan permohonan informasi Publik berupa dokumen yang kita ajukan ke PPID Muba di tiga Dinas, tetapi permohonan kami tidak dikabulkan, oleh karena itu kami mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi, kemudia dimediasi namun PPID tetap tidak memberikan dokumen yang kami minta, kemudia dilanjutkan dengan sidang aplikasi sebanyak dua kali, yang akhirnya komisi Informasi memutuskan mengabulkan keskeseluruan dokumen yang kami minta.
”Kemudian setelah 14 hari setelah putusan, bukannya PPID Muba menjalankan putusan Komisi Informasi malahan PPID Muba menggugat putusan itu ke PTUN” terang Nunik.
Lanjut Nunik mengatakan tidak ada alasan lagi bagi PPID Muba untuk tidak memberikan dokumen yang kita mohonkan, selain dokumen tersebut bersifat publik, ini juga sudah menjadi putusan Komisi Informasi
”Yang kita minta itu sebanyak 14 dokumen, dan dokumen yang kita minta itu jelas sifatnya Publik di tiga instansi di kabupaten muba (Bappeda, BPKAD, dan Pertambangan) untuk Bappeda sudah memberikan dokumen yang kita minta, nah dua instansi ini belom memberikan” ungkap Nunik.(Iir)
Sumber: klikdisini

Tidak Terima Putusan Komisi Informasi, Kuasa Hukum PPID Muba Gugat Ke PTUN


Written by Administrator


Saturday, 09 May 2015 16:40

Palembang- Karena merasa keberetan dengan putusan Komisi Informasi Sumatera Selatan yang mengabulkan semua permohonan Fitra (Pemohon) yang meminta 14 macam Dokumen yang bersifat Publik di PPID Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), PPID Muba melalui Kuasa hukumnya mengajukan gugatan atas putusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang.
Hal ini disampaikan oleh Kuasa Hukum PPID Muba, Zulkarnain.SH Selaku Penggugat, dirinya menyampaikan bahwa untuk mengajukan gugatan ke PTUN ini memang sudah diatur dalam Undang-undang Komisi Informasi Publik, hal ini dimungkinkan jika salah satu pihak berkeberatan dengan putusan Komisi Informasih.
Jadi didalam UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, juga mengatur bahwa bila pihak termohon dikalahkan dalam persidangan sengketa informasi yang di gelar di Komisi Informasi, pihak termohon dapat mengajukan gugatan ke PTUN, nah oleh karena itulah kami yang dikalahkan di komisi Informasi mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi yang mengabulkan semua permohonan Fitra ujarnya saat ditemui seusai persidangan di PTUN Plaju Palembang, Kamis (7/5).
Lanjutnya, selain sudah diatur oleh UU KIP, data atau dokumen yang diminta oleh Fitra itu sangat banyak (berlebihan) sehingga PPID merasa kerepotan
PPID Muba untuk memenuhi semua permintaan Fitra cukup kerepotan, sehingga itu juga yang menjadi salah satu dasar kita mengajukan Gugatan ini terang Zulkarnain.
Sementara Koordinator Fitra Sumsel, Nunik Handayani menyampaikan bahwa awalnya kita mengajukan permohonan informasi Publik berupa dokumen yang kita ajukan ke PPID Muba di tiga Dinas, tetapi permohonan kami tidak dikabulkan, oleh karena itu kami mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi, kemudia dimediasi namun PPID tetap tidak memberikan dokumen yang kami minta, kemudia dilanjutkan dengan sidang aplikasi sebanyak dua kali, yang akhirnya komisi Informasi memutuskan mengabulkan keskeseluruan dokumen yang kami minta.
Kemudian setelah 14 hari setelah putusan, bukannya PPID Muba menjalankan putusan Komisi Informasi malahan PPID Muba menggugat putusan itu ke PTUN terang Nunik.
Lanjut Nunik mengatakan tidak ada alasan lagi bagi PPID Muba untuk tidak memberikan dokumen yang kita mohonkan, selain dokumen tersebut bersifat publik, ini juga sudah menjadi putusan Komisi Informasi
Yang kita minta itu sebanyak 14 dokumen, dan dokumen yang kita minta itu jelas sifatnya Publik di tiga instansi di kabupaten muba (Bappeda, BPKAD, dan Pertambangan) untuk Bappeda sudah memberikan dokumen yang kita minta, nah dua instansi ini belom memberikan ungkap Nunik.(Iir)
Sumber: klikdisini

Chronologic of Attacks, Beatings and Murder of Farmer’s Activist in Lubuk Mndarsah, District Tebo – Province Jambi


Written by Administrator


Thursday, 05 March 2015 11:57

On Friday, February 27th, 2015, a community member of Sekato Jaya farmer groups along with the organizer was not allowed to pass the company gate by the security, Zulkifli, and URC ( Rapid Response Unit) of PT . Wirakarya Sakti, in subsidiary of APP, who guard at the twin post 803 with a reason that they must have permission from the company. At the same time, there is also the head of Farmers Group Sekato Jaya, M.Jais and an organizer, Dodi.  Jais and Dodi asked the security a letter that stated that community is not allowed to pass the post. The security cannot show the letter and still do not want to open the portal. Finally the security told us or advice us to open portals by ourselves. Then, the head of the farmer groups open the portal so that the community’s car, Mitsubishi L300, that is transporting cookware and groceries for harvest prayer can pass the gate.

At 14:00 PM. Indra, the victim, picked up Nick Karim (Team of WALHI Jambi) by using a motorcycle GL Pro at Simpang Niam who just came from Jambi city. About 16:03 PM, Indra and Nick Karim arrived at the WKS Twin Security Post and was stopped by 2 of the URC Team (Rapid Response Unit) of PT. WKS, then they ask to the victim and Nick Karim “Where are you going?”, Answered by Nick Karim “Going into”, then URC yelled to the victim and said the words “Kau nih belagak nian !!! “(You really whiz), then Indra answered “Apo Bang”(what are you saying?), the URC directly hit Indra on the back followed by five (5) others URC. Nick Karim tried to stop but unsuccessful because of the amount of the URC is too much, then Nick Karim asked one of the WKS securities who are wearing uniform at the post to help stop the beating to the victim, but no response. Then Nick Karim was pulled by some old men who were near the post to escape and told Nick to seek a help from village of Mandarsah, Pelayang Tebat. Nick Karim arrived in the hamlet Pelayang Tebat around 16:28 PM asking for a help and told villagers that Indra was beaten by URC of PT. WKS. Knowing this information, 30 villagers directly go to the location and arriving around 16:30 pm, when they reached the post MR. Indra (victim) was not there. Villagers asked the security (MR. Zulkifli) in the post “Is it true that Indra was beaten and taken to district 8?”, the security answer “I do not know, please just ask to members of the URC”. When the community asked the URC, the URC team is equipped with a sharp weapon (Parang/Sword and Knife). Villagers is still asking “where Indra”, URC team answered, “I do not know, nothing happen here”. Finally villagers asked back the security, MR. Zulkifli, at the post and security explained that Indra has been taken to district 8 using URC patrol cars. Because villagers are disappointed with Securities, and URC, they expelled them from the post. In the post, villagers find sharp weapons such as swords and knives. After that, villagers dismissed and returned to the land.

Team of WALHI Jambi, Abdullah and Dodi, who was in the field (17:00), called Rudi WALHI Jambi who was on his way to Lubuk Mandarsah, to immediately contact the company requesting its responsibility of the missing of Indra and the beating. Rudi contacted the company, and demanded to release Indra and its responsibility about the incident.

Around 19.00 PM, the community try to get into the camp site around the community lands. Upon arriving at the camp, Community met with the head of URC, MR. Afrizal, and ask about Indra. The head of the URC stated we do not know anything about the incident, we just stay in the camp. With no suspicion, the community back to the command post of farmer groups to discuss and have a dinner. After that, the community back to the camp and found none, and the people still stand by in the field while waiting for Indra news.

Since the news obtained, Rudi kept communication with the company to ensure the existence of Indra. Chairman of PT. Wirakarya Way contacted (Slamet irianto, Kurniawan and other leaders) answered at about 20:00 PM that their team is still looking for the victim. The company also didn’t know where the position of the URC that was taking Indra. Akiet (head of security PT.WKS) who met with Rudi at twin post about 21:30 PM also do not know where the position of the victim and where the URC took Indra. Communication continues until morning.

Around 22:00 PM, Nick Karim, friend of the victim, came to the location of the public lands and told the chronological events to the community, and at that time the police of intelligence Police at Tebo came to inquire about the incident.

Around 01.00 AM, February 28, 2015 , Vice Police Regionalof Tebo, Kapolsek Tebo Ilir , Kapolsek Tengah Ilir, and Kasatserse came to the community to discuss. The attending of the police is to ensure that this incident has been legally handled by the police. So ask the community to be calm and patient, and also ask friend of Indra, Nick Karim, to be able to come to the police station to make a police report. The process of report at he police office carried out at Tengah Ilir police station.

On February 28th, 2015 around 09.00 PM, the head of security, MR. Akiet called Rudi WALHI Jambi and reported that Indra was found dead about 7 km from the district 8 office and now is in the process of evacuation by the police. Rudi called Detective and Crime Police of Tebo to ensure about the information and the Police informed that it was found the victim with curly hair characteristics, wearing a short pan with contusion and incision throughout the body, puncture marks with a sharp object, mouth closed with the clothes, hands and feet bounded, now the body were taken to the hospital Tebo for post mortem and autopsy. After getting information from the Police of Tebo, Rudi WALHI Jambi went to the hospital to make sure the victim. Upon arriving at the hospital immediately recognized that the dead body is MR. Indra.

Source ; WALHI JAMBI

Chronologic of Attacks, Beatings and Murder of Farmers Activist in Lubuk Mndarsah, District Tebo Province Jambi


Written by Administrator


Thursday, 05 March 2015 11:57

On Friday, February 27th, 2015, a community member of Sekato Jaya farmer groups along with the organizer was not allowed to pass the company gate by the security, Zulkifli, and URC ( Rapid Response Unit) of PT . Wirakarya Sakti, in subsidiary of APP, who guard at the twin post 803 with a reason that they must have permission from the company. At the same time, there is also the head of Farmers Group Sekato Jaya, M.Jais and an organizer, Dodi. Jais and Dodi asked the security a letter that stated that community is not allowed to pass the post. The security cannot show the letter and still do not want to open the portal. Finally the security told us or advice us to open portals by ourselves. Then, the head of the farmer groups open the portal so that the communitys car, Mitsubishi L300, that is transporting cookware and groceries for harvest prayer can pass the gate.

At 14:00 PM. Indra, the victim, picked up Nick Karim (Team of WALHI Jambi) by using a motorcycle GL Pro at Simpang Niam who just came from Jambi city. About 16:03 PM, Indra and Nick Karim arrived at the WKS Twin Security Post and was stopped by 2 of the URC Team (Rapid Response Unit) of PT. WKS, then they ask to the victim and Nick Karim “Where are you going?”, Answered by Nick Karim Going into, then URC yelled to the victim and said the words “Kau nih belagak nian !!! “(You really whiz), then Indra answered “Apo Bang”(what are you saying?), the URC directly hit Indra on the back followed by five (5) others URC. Nick Karim tried to stop but unsuccessful because of the amount of the URC is too much, then Nick Karim asked one of the WKS securities who are wearing uniform at the post to help stop the beating to the victim, but no response. Then Nick Karim was pulled by some old men who were near the post to escape and told Nick to seek a help from village of Mandarsah, Pelayang Tebat. Nick Karim arrived in the hamlet Pelayang Tebat around 16:28 PM asking for a help and told villagers that Indra was beaten by URC of PT. WKS. Knowing this information, 30 villagers directly go to the location and arriving around 16:30 pm, when they reached the post MR. Indra (victim) was not there. Villagers asked the security (MR. Zulkifli) in the post “Is it true that Indra was beaten and taken to district 8?”, the security answer “I do not know, please just ask to members of the URC”. When the community asked the URC, the URC team is equipped with a sharp weapon (Parang/Sword and Knife). Villagers is still asking where Indra”, URC team answered, I do not know, nothing happen here. Finally villagers asked back the security, MR. Zulkifli, at the post and security explained that Indra has been taken to district 8 using URC patrol cars. Because villagers are disappointed with Securities, and URC, they expelled them from the post. In the post, villagers find sharp weapons such as swords and knives. After that, villagers dismissed and returned to the land.

Team of WALHI Jambi, Abdullah and Dodi, who was in the field (17:00), called Rudi WALHI Jambi who was on his way to Lubuk Mandarsah, to immediately contact the company requesting its responsibility of the missing of Indra and the beating. Rudi contacted the company, and demanded to release Indra and its responsibility about the incident.

Around 19.00 PM, the community try to get into the camp site around the community lands. Upon arriving at the camp, Community met with the head of URC, MR. Afrizal, and ask about Indra. The head of the URC stated we do not know anything about the incident, we just stay in the camp. With no suspicion, the community back to the command post of farmer groups to discuss and have a dinner. After that, the community back to the camp and found none, and the people still stand by in the field while waiting for Indra news.

Since the news obtained, Rudi kept communication with the company to ensure the existence of Indra. Chairman of PT. Wirakarya Way contacted (Slamet irianto, Kurniawan and other leaders) answered at about 20:00 PM that their team is still looking for the victim. The company also didnt know where the position of the URC that was taking Indra. Akiet (head of security PT.WKS) who met with Rudi at twin post about 21:30 PM also do not know where the position of the victim and where the URC took Indra. Communication continues until morning.

Around 22:00 PM, Nick Karim, friend of the victim, came to the location of the public lands and told the chronological events to the community, and at that time the police of intelligence Police at Tebo came to inquire about the incident.

Around 01.00 AM, February 28, 2015 , Vice Police Regionalof Tebo, Kapolsek Tebo Ilir , Kapolsek Tengah Ilir, and Kasatserse came to the community to discuss. The attending of the police is to ensure that this incident has been legally handled by the police. So ask the community to be calm and patient, and also ask friend of Indra, Nick Karim, to be able to come to the police station to make a police report. The process of report at he police office carried out at Tengah Ilir police station.

On February 28th, 2015 around 09.00 PM, the head of security, MR. Akiet called Rudi WALHI Jambi and reported that Indra was found dead about 7 km from the district 8 office and now is in the process of evacuation by the police. Rudi called Detective and Crime Police of Tebo to ensure about the information and the Police informed that it was found the victim with curly hair characteristics, wearing a short pan with contusion and incision throughout the body, puncture marks with a sharp object, mouth closed with the clothes, hands and feet bounded, now the body were taken to the hospital Tebo for post mortem and autopsy. After getting information from the Police of Tebo, Rudi WALHI Jambi went to the hospital to make sure the victim. Upon arriving at the hospital immediately recognized that the dead body is MR. Indra.

Source ; WALHI JAMBI

Death Of Farmer In Jambi Is a clear Indicator Of the failure of APP in Implementing Their Social Responsibility


Written by Administrator


Thursday, 05 March 2015 11:33

Palembang , March 2nd , 2015. The brutality murder to farmer of Lubuk Mandarsah, District Tebo, MR. Indra Pelani, who was carried out by 7 security guards of industrial timber company, PT. WKS, owned by Asia Pulp and Paper (APP) in Jambi on last Friday, February 27, 2015.

Desa Lubuk Mandarsah that was approximately established in 1975, identified to have lands conflict with WKS over about 1.570 ha of lands since the beginning of the WKS operation in about 2004. To date, this conflict remains unresolved.

Beating, abduction carried out by WKS’s security forces that caused a death of MR. Indra cannot be separated from the tensions between communities and companies, which resulted both parties to easily burned emotions, and lead to violence.
Wahana Bumi Hijau (WBH) condemns any violence and sadistic approaches in conflict resolution. We are expressing our deep sorrow over the death of Comrade Indra and standing with family, friends and colleagues, fellow farmers on this difficult time.

This tragedy has also strengthened our belief that APP that just celebrated 2nd anniversary of implementation of the Forest Conservation Policy on the 5th of February, not seriously or has failed to implement the commitment and social responsibility.

We are hereby urging APP to take comprehensive action to solve the entire social conflict, not only concerning to Lubuk Mandarsah, but also the overall conflict in their concessions and suppliers, which is in our record there are about 300s of conflict.

Related to this tragic event, APP must quickly take action to do, fair and independent, and transparent investigation, with the involvement of NGOs, government, authority and Komnas HAM.

APP also must immediately conduct a thorough investigation and evaluation of the security procedures and security services of a third party to make sure something like this does not happen again in the future.

Chronologic of Attacks, Beatings and Murder of Farmer’s Activist in Lubuk Mndarsah, District Tebo – Province Jambi (Walhi – JAMBI)

Indonesia

Death Of Farmer In Jambi Is a clear Indicator Of the failure of APP in Implementing Their Social Responsibility


Written by Administrator


Thursday, 05 March 2015 11:33

Palembang , March 2nd , 2015. The brutality murder to farmer of Lubuk Mandarsah, District Tebo, MR. Indra Pelani, who was carried out by 7 security guards of industrial timber company, PT. WKS, owned by Asia Pulp and Paper (APP) in Jambi on last Friday, February 27, 2015.

Desa Lubuk Mandarsah that was approximately established in 1975, identified to have lands conflict with WKS over about 1.570 ha of lands since the beginning of the WKS operation in about 2004. To date, this conflict remains unresolved.

Beating, abduction carried out by WKSs security forces that caused a death of MR. Indra cannot be separated from the tensions between communities and companies, which resulted both parties to easily burned emotions, and lead to violence.
Wahana Bumi Hijau (WBH) condemns any violence and sadistic approaches in conflict resolution. We are expressing our deep sorrow over the death of Comrade Indra and standing with family, friends and colleagues, fellow farmers on this difficult time.

This tragedy has also strengthened our belief that APP that just celebrated 2nd anniversary of implementation of the Forest Conservation Policy on the 5th of February, not seriously or has failed to implement the commitment and social responsibility.

We are hereby urging APP to take comprehensive action to solve the entire social conflict, not only concerning to Lubuk Mandarsah, but also the overall conflict in their concessions and suppliers, which is in our record there are about 300s of conflict.

Related to this tragic event, APP must quickly take action to do, fair and independent, and transparent investigation, with the involvement of NGOs, government, authority and Komnas HAM.

APP also must immediately conduct a thorough investigation and evaluation of the security procedures and security services of a third party to make sure something like this does not happen again in the future.

Chronologic of Attacks, Beatings and Murder of Farmers Activist in Lubuk Mndarsah, District Tebo Province Jambi (Walhi – JAMBI)

Indonesia

Kematian Petani Lubuk Mandarsah Bukti Gagalnya Pelaksanaan Komitmen Sosial APP


Written by Administrator


Thursday, 05 March 2015 11:28

Palembang, 2 Maret 2015. Pembunuhan sadis terjadi terhadap petani Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo bernama Indra Pelani, yang diduga kuat dilakukan oleh  7 tenaga kemanan perusahaan Hutan Tanaman Industri PT. WKS, perusahaan milik Asia Pulp dan Paper (APP) di Jambi pada Jumat yang lalu, 27 Februari 2015.
Desa Lubuk Mandarsah yang berdiri sejak tahun 1975  diketahui mempunyai konflik lahan seluas lebih kurang 1570 ha dengan PT. WKS sejak awal beroperasinya perusahaan tahun 2004, dan konflik tersebut hingga kini belum terselesaikan.

Pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya Kawan Indra, tidak dapat dipisahkan dari adanya ketegangan hubungan antara masyarakat dan perusahaan, yang mengakibatkan mudahnya keduabelah pihak untuk tersulut emosi, dan berujung pada tindakan kekerasan.

Wahana Bumi Hijau mengutuk tindakan kekerasan dan sadis tersebut. Kami menyatakan duka yang mendalam atas meninggalnya Kawan Indra dan berdiri bersama keluarga, sahabat dan kawan – kawan petani, dimasa yang sulit ini.  
Tragedi ini juga semakin memperkuat keyakinan kami bahwa APP yang baru saja meperingati 2 tahun pelaksanaan Kebijakan Konservasi Hutan (Forest Conservation Policy – FCP) pada 5 Februari yang lalu, tidak secara serius atau telah gagal melaksanakan komitmen dan tanggungjawab social mereka.
Untuk itu kami mendesak APP untuk secara serius menyelesaikan seluruh konflik social, tidak hanya yang menyangkut Lubuk Mandarsah, namun keseluruhan konflik yang terjadi didalam konsesi mereka, yang menurut kami ada 300-an konflik.
Terkait kematian tragis ini, APP harus secara cepat mendorong dilakukanya investigasi yang terbuka, adil dan independen, dengan melibatkan pemerintah, NGO, pihak berwenang dan KOMNAS HAM.  
APP juga harus segera mengadakan evaluasi dan investigasi menyeluruh terhadap prosedur keamanan dan jasa keamanan dari pihak ketiga untuk  memastikan peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi.

English

Kematian Petani Lubuk Mandarsah Bukti Gagalnya Pelaksanaan Komitmen Sosial APP


Written by Administrator


Thursday, 05 March 2015 11:28

Palembang, 2 Maret 2015. Pembunuhan sadis terjadi terhadap petani Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo bernama Indra Pelani, yang diduga kuat dilakukan oleh 7 tenaga kemanan perusahaan Hutan Tanaman Industri PT. WKS, perusahaan milik Asia Pulp dan Paper (APP) di Jambi pada Jumat yang lalu, 27 Februari 2015.
Desa Lubuk Mandarsah yang berdiri sejak tahun 1975 diketahui mempunyai konflik lahan seluas lebih kurang 1570 ha dengan PT. WKS sejak awal beroperasinya perusahaan tahun 2004, dan konflik tersebut hingga kini belum terselesaikan.

Pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya Kawan Indra, tidak dapat dipisahkan dari adanya ketegangan hubungan antara masyarakat dan perusahaan, yang mengakibatkan mudahnya keduabelah pihak untuk tersulut emosi, dan berujung pada tindakan kekerasan.

Wahana Bumi Hijau mengutuk tindakan kekerasan dan sadis tersebut. Kami menyatakan duka yang mendalam atas meninggalnya Kawan Indra dan berdiri bersama keluarga, sahabat dan kawan kawan petani, dimasa yang sulit ini.
Tragedi ini juga semakin memperkuat keyakinan kami bahwa APP yang baru saja meperingati 2 tahun pelaksanaan Kebijakan Konservasi Hutan (Forest Conservation Policy FCP) pada 5 Februari yang lalu, tidak secara serius atau telah gagal melaksanakan komitmen dan tanggungjawab social mereka.
Untuk itu kami mendesak APP untuk secara serius menyelesaikan seluruh konflik social, tidak hanya yang menyangkut Lubuk Mandarsah, namun keseluruhan konflik yang terjadi didalam konsesi mereka, yang menurut kami ada 300-an konflik.
Terkait kematian tragis ini, APP harus secara cepat mendorong dilakukanya investigasi yang terbuka, adil dan independen, dengan melibatkan pemerintah, NGO, pihak berwenang dan KOMNAS HAM.
APP juga harus segera mengadakan evaluasi dan investigasi menyeluruh terhadap prosedur keamanan dan jasa keamanan dari pihak ketiga untuk memastikan peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi.

English

Tolak Tambang, Dua Warga jadi Tersangka


Written by Administrator


Friday, 18 July 2014 14:16

Penegak hukum dinilai diskriminatif, hanya berjalan buat rakyat kecil. Kala warga menang gugatan hukum sampai MA, tak digubris pemerintah daerah. Perusahaan tetap beroperasi. Kepolisian malah menjadi penjaga perusahaan walau warga beberapa kali melaporkan pelanggaran perusahaan. Kala warga dituduh melakukan pelanggaran terhadap perusahaan, dalam waktu sekejab, polisi menentapkan mereka menjadi tersangka.

Perjuangan warga Pulau Bangka, Sulawesi Utara, mendapatkan lingkungan sehat, dengan menolak tambang, berbuah pahit. Bagaimana tidak, PT Mikgro Metal Perdana (MMP), perusahaan tambang bijih besi masih bisa terus beroperasi meskipun Mahkamah Agung memerintahkan bupati mencabut izin. Warga yang sejak awal menolak tambang menggunakan jalur-jalur damai akhirnya ‘terjebak.” Mereka terlibat bentrok, satu alat berat perusahaan terbakar.  Polisi  ’sigap’ bekerja, dua warga, Y Tuhema dan F Kaongan,  dituding sebagai pelaku. Mereka ditetapkan menjadi tersangka pada Kamis dini hari (17/7/14).

Di Manado, perwakilan warga Desa Kahuku menyesalkan, sikap diskriminatif kepolisian antara  warga dan perusahaan. Penegakan hukum hanya tajam ke masyarakat kecil dan tumpul ke pengusaha.

Mengapa? Sejak 24 September 2013 putusan inkracht MA memenangkan gugatan warga atas penolakan tambang di Pulau Bangka. Ketua PTUN Manado, pada 24 Juni 2014, melayangkan surat perintah eksekusi MMP.

Belum lagi, aktivitas pertambangan itu, beberapa kali dilaporkan warga pada instansi terkait. Misal, 20 Mei 2014, 18 warga mengajukan laporan tindak pidana pertambangan (ilegal mining) dan lingkungan, ke Polda Sulut diterima Dirintelkam. Sebulan berlalu, 30 Juni 2014, Merty Katulung, warga Desa Kahuku juga melaporkan ke Polda Sulut.

Kenyataan, Polda Sulut belum menindaklanjuti laporan warga. Lebih aneh, setelah bentrok antar desa Sabtu (12/7/14), dua warga penolak tambang langsung ditetapkan sebagai tersangka.

Selengkapnya baca di: http://www.mongabay.co.id/category/lingkungan-hidup/

Tolak Tambang, Dua Warga jadi Tersangka


Written by Administrator


Friday, 18 July 2014 14:16

Penegak hukum dinilai diskriminatif, hanya berjalan buat rakyat kecil. Kala warga menang gugatan hukum sampai MA, tak digubris pemerintah daerah. Perusahaan tetap beroperasi. Kepolisian malah menjadi penjaga perusahaan walau warga beberapa kali melaporkan pelanggaran perusahaan. Kala warga dituduh melakukan pelanggaran terhadap perusahaan, dalam waktu sekejab, polisi menentapkan mereka menjadi tersangka.

Perjuangan warga Pulau Bangka, Sulawesi Utara, mendapatkan lingkungan sehat, dengan menolak tambang, berbuah pahit. Bagaimana tidak, PT Mikgro Metal Perdana (MMP), perusahaan tambang bijih besi masih bisa terus beroperasi meskipun Mahkamah Agung memerintahkan bupati mencabut izin. Warga yang sejak awal menolak tambang menggunakan jalur-jalur damai akhirnya terjebak. Mereka terlibat bentrok, satu alat berat perusahaan terbakar. Polisi sigap bekerja, dua warga, Y Tuhema dan F Kaongan, dituding sebagai pelaku. Mereka ditetapkan menjadi tersangka pada Kamis dini hari (17/7/14).

Di Manado, perwakilan warga Desa Kahuku menyesalkan, sikap diskriminatif kepolisian antara warga dan perusahaan. Penegakan hukum hanya tajam ke masyarakat kecil dan tumpul ke pengusaha.

Mengapa? Sejak 24 September 2013 putusan inkracht MA memenangkan gugatan warga atas penolakan tambang di Pulau Bangka. Ketua PTUN Manado, pada 24 Juni 2014, melayangkan surat perintah eksekusi MMP.

Belum lagi, aktivitas pertambangan itu, beberapa kali dilaporkan warga pada instansi terkait. Misal, 20 Mei 2014, 18 warga mengajukan laporan tindak pidana pertambangan (ilegal mining) dan lingkungan, ke Polda Sulut diterima Dirintelkam. Sebulan berlalu, 30 Juni 2014, Merty Katulung, warga Desa Kahuku juga melaporkan ke Polda Sulut.

Kenyataan, Polda Sulut belum menindaklanjuti laporan warga. Lebih aneh, setelah bentrok antar desa Sabtu (12/7/14), dua warga penolak tambang langsung ditetapkan sebagai tersangka.

Selengkapnya baca di: http://www.mongabay.co.id/category/lingkungan-hidup/