JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
Indonesian Afrikaans Arabic Chinese (Simplified) Dutch English

FKMPH Sumsel Menggugat Menteri Kehutanan untuk segera Mengeluarkan Izin HKm dan HD di Sumatera Selatan

PDFPrintE-mail

Sejak tahun 2010 Kementrian Kehutanan Republik Indonesia menargetkan perluasan pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 2.500.000 hektar dan 500.000 hektar untuk Hutan Desa (HD). Pertahun-nya Hutan Desa ditargetkan seluas 100.000 hektar di seluruh Indonesia. Untuk Sumatera Selatan sendiri, Hutan Kemasyarakatan ditargetkan seluas 75.000 hektar sampai dengan tahun 2013, dan untuk Hutan Desa ditargetkan seluas 58.000 hektar. Target nasional dan daerah ini ternyata masih sangat jauh untuk dicapai, diperkirakan capaianya masih dibawah 10%.

Faktanya untuk Sumatera Selatan sendiri, baru ada satu Hutan Desa definitif yaitu Hutan Desa Muara Merang di Kabupaten Musi Banyuasin  seluas 7.250 Ha yang mendapatkan izin pengelolaan pada tahun 2010. Padehal, usulan masyarakat untuk mendapatkan hak kelola sangat tinggi. Menurut data dari BP DAS Musi, untuk skema Hutan Kemasyarakatan tahun 2010 – 2012 total usulan adalah 3.432 hektar yang tersebar di Kabupaten Musi Rawas dan Lahat  . Untuk Hutan Desa, total luasan usulan adalah 41.707 ha yang tersebar di Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim dan Musi Rawas.

Hampir kesemua usulan tersebut sudah dilakukan verifikasi oleh KEMENHUT. Dimana sesuai dengan Permenhut No.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Permenhut : P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, tahapan selanjutnya adalah Menteri Kehutanan memberikan keputusan diterima atau tidak diterima –nya usulan hak kelola tersebut. Malahan sesuai dengan Perdirjen No.07/2010 dan No.11/2010 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Penetapan Areal Kerja HKM dan Hutan Desa, Menteri Kehutanan hanya diberikan tengat waktu untuk membuat keputusan selama maksimal 60 hari kerja.

 

Namun faktanya, telah lebih dari 2 tahun, ratusan ribu masyarakat pengusul HKm dan HD dari 6 kabupaten di Sumatera Selatan yaitu Muara Enim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin dan Musi Rawas, belum mendapatkan izin penetapan areal kerja. Masyarakat secara langsung sudah menanyakan status usulan mereka ke instansi terkait di propinsi dan kabupaten namun karena kewenangan perizinan ada pada Menteri Kehutanan, maka jawaban yang diterima masyarakat tidak memberikan kepastian terhadap status usulan mereka.

Untuk itu, kami masyarakat 6 Kabupaten di Sumatera Selatan yang bersatu menjadi Forum Komunikasi Masyarakat Pengelola Hutan – Sumatera Selatan (FKMPH – SS) menggugat Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk segera mengeluarkan izin HKM dan Hutan Desa yang telah kami usulkan.

 

Gugatan ini disampaikan pada Konfrensi Pers di Kantor Yayasan Wahana Bumi Hijau - Palembang yang di hadiri oleh koordinator masing-masing dari 6 kabupaten di Sumatera Selatan, Koordinator Musi Banyuasin Suyuti, Koordinator Musi Rawas Nibuansyah, Koordinator Muara Enim Fathudin, Koordinator Ogan Komering Ilir M. Ali, Koordinator Lahat Ruslan, dan Koordinator OKU Timur M. Rozi.

PANTAUAN HOTSPOT INDOFIRE

Rubrik Berita

Eko Suroso, S.Hut, M.Si

Eko Suroso, S.Hut, M.Si

Pembangunan HD / HKM di Provinsi Sumatera Selatan Dalam Acara  Focus Group Discussion (FGD) untuk Menyusun...
SUTOMO, S.Hut., MSi

SUTOMO, S.Hut., MSi

  Peraturan Hutan Desa & Hutan Kemasyarakatan Dalam Acara Focus Group Discussion (FGD) untuk...
Adiosyafri, S.Si

Adiosyafri, S.Si

Mengabdi Menjadikan Hutan Lestari
Deddy Permana, S.Si

Deddy Permana, S.Si

Deddy dan Kepedulian terhadap Hutan Sumsel
Sigid Widagdo, ST

Sigid Widagdo, ST

Implementator Lapangan Rencana Kelola Hutan Desa (RKHD) Sumatera Selatan

Mitra Lembaga

WBH di Facebook