Monitoring Pelaksanaan FPIC pada masyarakat terdampak PT. OKI Mill di Sumatera Selatan


Written by Wahana Bumi Hijau


Sunday, 07 December 2014 01:24

Wahana Bumi Hijau (WBH),

Serikat Hijau Indonesia, Yayasan Bakau dan JPIK Sumatera Selatan Melakukan Monitoring Pelaksanaan FPIC pada masyarakat terdampak PT. OKI Mill yang dilakukan oleh APP. Monitoring ini ditujukan untuk menarik pembelajaran bagaimana APP menjalankan prinsip prinsip FPIC yang dimuat dalam SOP/protokol mereka, dan seperti apa serapan masyarakat dalam pelaksanaan FPIC tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, monitoring dilakukan selama 1 bulan pada Agustus September 2014, dan melakukan wawancara terstruktur dengan 67 perwakilan masyarakat, termasuk minimal 2 pemerintah desa di 8 Desa tersebut.

Wahana Bumi Hijau (WBH), Sarekat Hijau Indonesia, Yayasan Bakau and JPIK South Sumatra conducted monitoring on APPs FPIC implementation on affected communities surrounding PT. OKI Pulp Mill. The aim of this activity is to learn how APP implemented its FPIC protocol and how local people understand that FPIC process. It was done in August and September 2014, WBH in eight affected villages surrounding the Mill and the hamlet of Sungai Rasau, interviewing 67 people from those villages, including at least 2 village government officer from each village/ hamlet (Bukit Batu 15 respondent, Rengas Abang/ Sido Rahayu 5, Simpang Heran 10, Jadi Mulya 10, Kuala Sugihan/ Muara Sugihan 5, Negeri Sakti/ Sapto Harjo 6, Pangkalan Sakti/ Timbul Harjo 6 dan Rantau Karya/ Panggung Harjo 5 respondent).

Berikut kami publikasikan Laporan Lengkap dan Tanggapan dari Pihak APP yang dapat anda download di bawah ini:

Download Final Report on Monitoring APP FPIC process English – Indonesia

Download Matrix Response APP EnglishIndonesia

Penetapan Direktur Eksekutif WBH Periode 2016 sampai 2020

Foto: Serah Terima Jabatan dari Direktur Eksekutif yang lama (Deddy Permana) kepada Direktur Eksekutif yang baru (Yulhendrawan)

WBH Sumsel – Rapat Dewan Pembina Yayasan Wahana Bumi Hijau yang dilaksanakan pada tanggal 5 – 7 Mei 2016 telah menetapkan beberapa keputusan hasil rapat diantaranya Penetapan Bapak Yulhendrawan, S.Si sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Wahana Bumi Hijau (YWBH) periode 2016 – 2020 dan Ibu Uci Sulandari, S.Si, M.Si sebagai Direktur Representative Jakarta periode 2016 – 2020.
Secara umum kerja-kerja WBH diperiode kedepan masih konsen pada isu-isu pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup sesuai visi misi organisasi mengingat masih banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan kedepan tentunya kerjasama dengan berbagai pihak baik NGO lokal, Nasional dan Internasional masih tetap dibutuhkan dalam upaya mewujudkan cita-cita organisasi.

Dalam upaya pengembangan aspek dan lingkup kerja YWBH dalam kesempatan ini Dewan Pembina bersama Dewan Pendiri telah sepakat membentuk kepengurusan representative di Jakarta, sebagai upaya menunjang dan membantu kerja-kerja YWBH di Sumatera Selatan, dengan titik berat masih konsen pada isu-isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

(Foto dari Kiri ke Kanan: Komarudin, Deddy Permana, Uci Sulandari, Yulhendrawan, Ahmad Fadilan, Destika Cahyana, Ahmad Nawawi, Aprilino)

Menyoal Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa

KEBIJAKAN Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI tentang pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) atau perhutanan sosial berbentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD), diyakini betul mampu mengakomodasi kearifan lokal dalam pelestarian hutan, sekaligus menjawab tuntutan menyelesaikan permasalahan bangsa, pembukaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi.
Keyakinan itu dikemukan Direktur Bina Perhutanan Sosial Kemenhut RI Haryadi Himawan. Entah benar-benar yakin atau hanya main-main. Karena keyakinan itu berbanding terbalik dengan fakta. Kemenhut RI menargetkan HKm dan HD di seluruh Indonesia seluas 2,1 juta hektar pada 2015, atau 500 ribu hektar per tahun. Namun, penetapan arealnya hanya rata-rata mencapai 10 persen per tahun, dari 2007 hingga 2010. Seperti tanpa melihat kenyataan realisasi pencapaian, pada 2010 pemerintah malah meningkatkan target pencapaiaan 5 juta hektar pada 2020.
Keyakinan Perhutanan Sosial Kemenhut RI bahwa pengembangan PHBM ini dapat mengurangi permasalahan bangsa, kenapa tidak. Namun bukan dari target yang progresif, melainkan capaiannya. Angka 10 persen per tahun tidak mencerminkan kesungguhan pencapaian keyakinan. Bukankah keyakinan terhadap kebijakan perhutanan sosial yang dapat menyelesaikan permasalahan bangsa itu melalui jalan tol dalam merealisasikannya?.
Kemenhut RI boleh berkelit. Menurut mereka, lambatnya realisasi HKm dan HD karena kurangnya dukungan pemerintah daerah, baik bupati/walikota ataupun gubernur. Mengingat untuk dapat memanfaatkan kawasan hutan melalui skema HKm dan HD dibutuhkan legalitas yang ditetapkan oleh kepala daerah.
Memang pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terevaluasi dalam hal ini. Sampai 2010, dari 80.395 hektar luasan HKm yang telah ditetapkan Menteri Kehutan (Menhut) RI, sekitar 34.615 hektar yang sudah diterbitkan izin oleh bupati. Sedangkan untuk HD dari 14.346 hektar yang telah ditetapkan Menhut RI, baru 10.310 hektar yang sudah mendapatkan izin gubernur.
Namun data tersebut tidak cukup bagi Kemenhut RI menyalahkan pemerintah daerah (Pemda) dalam hal lambatnya target merealisakan kebijakan Perhutanan Sosial Kemenhut RI. Bukankah data Kemenhut RI menggambarkan HKm yang telah ditetapkan baru 80.395 hektar dari 236.276 hektar yang telah dievaluasi dan verifikasi. Dan untuk HD, Kemenhut RI baru menetapkan 14.346 hektar dari 119.757 hektar yang telah dievaluasi dan verifikasi. Bagaimana yang belum terevaluasi dan terverifikasi ??
Lagi-lagi, alasan Kemenhut RI lambatnya dukungan pemda tidak sepenuhnya benar. Kalaupun, pada proses rekomendasi dari pemda yang tidak menyambut kebijakan tersebut, tentu tidak ada tumpukan berkas pengajuan HKm dan HD di meja Menhut RI.
Sebut saja di Sumatera Selatan (Sumsel), terdapat dua berkas pengajuan HD yang menumpuk di meja Menhut RI. Kedua usulan HD tersebut telah diverifikasi pada Maret 2010, sampai saat ini belum mendapat jawaban, diterima atau ditolak. Belum lagi daerah lainnya di sumatera, kalimantan, dan sulawesi. Tidak hanya tersangkut di meja Kemenhut RI, juga di meja gubernur atau bupati.
Sebagai warga negara yang baik, tentu sebaiknya yakin, bahwa tidak ada perbedaan keyakinan antara Kemenhut RI dan pemda tentang kebijakan pengembangan PHBM yang mampu mengakomodasi kearifan lokal dalam pelestarian hutan, sekaligus menjawab permasalahan bangsa, pembukaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi itu.
Suksesnya tidaknya pelaksanaan program Perhutanan Sosial Kemenhut RI menjadi ukuran dari komitmen pemerintah. Isi dari kebijakan yang dikeluarkan pun perlu diakui kecanggihannya. Tinggal lagi meningkatkannya menjadi Keputusan Presiden (Keppres) atau Intruksi Presiden (Inpres) agar menyamakan keyakinan Kemenhut RI dan pemda provinisi/kabupaten/kota.
Sudah banyak sekali masukan dari bebagai pihak tentang program Perhutanan Sosial Kemenhut RI. Tinggal lagi memperbaiki kayakinan itu, terkait ketidaksinkronan kebijakan pusat daerah, ketidakefisienan tata laksana perizinan, dan masih terbatasnya anggaran. (red.Sigid Widagdo)

Study on Developing Potential Partnership

Study on Developing Potential Partnership Works between Local People and Companies or Institution around Villages – Yayasan Wahana Bumi Hijau – WBH

Desa Kepayang dan Muara Medak adalah 2 desa yang dalam proses implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema Hutan Desa selain Hutan Desa Muara Merang di Desa Muara Merang yang telah terbit izin pengelolaannya, Terkait pengelolaan hutan desa tersebut, masyarakat sudah mengelompokkan wilayah kelolanya menjadi wilayah konservasi/lindung dan budi daya. Untuk fungsi lindung akan dilakukan kegiatan pengayaan dan peningkatan kualitas hutan, dan pengembangan sumber-sumber produksi bukan kayu. Di kawasan budi daya akan dikembangkan kegiatan ekonomi masyarakat seperti karet, pembibitan, penanaman kayu produktif seperti jelutung.

Terkait pengelolaan Hutan Desa ini, maka sangat diperlukan bagi masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain seperti perusahaan sekitar dan atau pemerintah, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan wilayah kelola Hutan Desa secara maksimal. Saat ini, ada beberapa perusahaan kehutanan dan perkebunan yang berada disekitar Hutan Desa yang berpotensi untuk mendukung Hutan Desa melalui skema CSR dan program Community Development perusahaan.

Kegiatan Study ini dilakukan Oleh WBH melalui konsultan kerja lapangan dalam hal penggalian informasi-informasi terkait keterkaitan pemerintah daerah setempat dan perusahaan-perusahaan yang areal konsesinya berbatasan langsung dengan desa tersebut dalam hal pengelolaan hutan yang lestari dengan konsep memperhatikan perkembangan sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan desa.

Kegiatan Study bertujuan untuk Memetakan dan mengembangkan bentuk kerjasama pengelolaan Hutan Desa dengan perusahaan sekitar dan Membangun komunikasi / komitmen dengan perusahaan sekitar Hutan Desa terkait pengelolaan HD, dengan indikator keberhasilan yaitu Adanya rekomendasi terhadap pengelola hutan desa terkait bentuk-bentuk yang berpotensi dikerjasamakan dengan perusahaan sekitar.

Sharing kasus illegal logging Merang ke MABES POLRI dan KEMENHUT

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14-18 Maret 2011. Tim WBH bertemu dengan staff pribadi KAPOLRI

AKBP – SP secara informal untuk membicarakan strategi penyampaian surat/informasi ke KAPOLRI. Disepakati bahwa akan dibuat laporan singkat yang dilengkapi photo dan kronologis kasus.

Surat akan diberikan langsung ke staff pribadi KAPOLRI secara formal, untuk kemudian dengan bantuan Pak SP surat diserahkan langsung ke KAPOLRI.

Selain itu surat juga ditembuskan ke KOMPOLNAS, BARESKRIM, IRWASUM dan Presiden RI. Di Kemenhut, tim bertemu dengan pak San Ari Awang yang merupakan staf ahli menteri bidang pemberdayaan masyarakat.

Secara informal tim berdiskusi dengan pak awing, yang kemudian keesokan harinya dilanjutkan pertemuan formal dan pak Rafless dan pak Agus (PHKA) untuk membicarakan persoalan illegal logging di Merang. Inti dari pertemuan ini tim menyampaikan bahwa operasi illegal logging di Hutan Gambut Merang tidak bisa lagi dilakukan oleh institutsi di daerah (Dinas dan POLDA) tapi harus langsung dari kemenhut dan MABES POLRI. Ada gagasan untuk kemenhut berkoordinasi dengan MABES POLRI.

Laporan singkat mengenai illegal logging di Hutan Merang juga diserahkan ke Menhut melalui Ajudan Pribadi setelah terlebih dahulu bertemu sekilas dengan Pak Menteri yang sedang menerima tamu dari SULTENG. Hasil dari MABES dan KEMENHUT

Berdasarkan hasil komunasi dengan Pak Rafless (salah satu direktur di PHKA) bahwa dia sudah memerintahkan BKSDA, Dinas Kehutanan Propinsi dan Dinas Kehutanan Musi Banyuasin untuk melakukan operasi terkait laporan kita (WALHI Sumsel. Laporan ke MABES POLRI dan KEMENHUT adalah atas nama WALHI Sumsel).

Hasil komunikasi dengan pak Djasim via telepon dan ketemu di Bandara CGK didapat bahwa bener adanya beliau dihubungi pak Rafless terkait illegal logging Merang dan dia sudah menginstruksikan Pak Hadi untuk dilakukan monitoring dan operasi.

Pada hari Sabtu (26 Maret 2011), BKSDA SPORC bersama pak Sigit melakukan operasi di Sungai Merang dan Buring. Namun mereka dihentikan (dilawan) oleh para pembalok sehingga operasi tidak bisa dilanjutkan. Mereka hanya membuat BAP terkait temuan. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumsel, Pak Sigit, seperti yang diliput Kompas pada hari Senin 28 Maret 2011 mengtakan bahwa mereka sangat kesulitan memberantas illegal logging. Artinya secara tidak langsung dia mengatakan bahwa kegiatan illegal logging terus berlangsung di Merang, bahkan cenderung tak terkendali.

Pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2011. Tim MABES POLRI, POLDA Sumsel dan Polres MUBA melakukan operasi dan menemukan 1800 batang kayu kayu log tanpa pemilik di Sungai Merang.

Dari Beberapa Proses Kegiatan Tersebut dapat di simpulkan

  1. Terkait upaya untuk mendapatkan dukungan pengembangan model Restorasi Ekosistem dari Pemerintah Musi Banyuasin, Bupati secara lisan memberikan dukungan atas pengelolaan Restorasi dan PHBM. Intinya dia tidak sepakat untuk memberikan izin pengelolaan berbasis eksploitasi di Hutan Merang.
  2. Upaya mendapat dukungan dari masyarakat dilakukan dengan memobiliasi petisi penolakan HTI di Merang, dan masyarakat memberikan dukungan penolakan tersebut. Artinya, usaha untuk mendapatkan dukungan tersebut berhasil dilakukan.
  3. Terkait illegal logging, kasus illegal logging sudah menjadi atensi nasional dengan indicator operasi dalam 1 minggu terakhir (25-29 Maret 2011) dipimpin oleh MABES POLRI dan SPORC. Khusus SPORC BKSDA, ini dilakukan atas perintah dari KEMENHUT yang menindak lanjuti laporan kita. Hanya saja operasi ini masih dilakukan sendiri-sendiri sehingga hasilnya tidak maksimal, kedepan operasi seperti ini harus dilakukan secara bersama-sama (Terpadu) dan KEMENHUT MABES Polri betindak sebagai komando operasi.

Hutan Desa Kepayang – Sumatera Selatan

Desa kepayang yang berada di bantara Sungai Lalan pada awalnya merupakan bagian dari Desa Muara Merang, memisahkan diri menjadi Desa Kepayang pada November 2006. Secara administratif Desa Kepayang berada di Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Maecenas hendrerit, massa ac laoreet iaculipede mnisl ullamcorper- massa, cosectetuer feipsum eget pede. Proin nunc. Donec nonummy, tellus er sodales enim, in tincidun- mauris in odio.